BANDAR LAMPUNG – Langkah Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat perbaikan jalan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 menuai perhatian kalangan akademisi. Dua pengamat kebijakan publik dan politik dari Universitas Lampung (Unila) menilai kebijakan tersebut merupakan respons situasional yang wajar, namun tetap membutuhkan pengawasan dan konsistensi dalam perencanaan jangka panjang.
Pengamat kebijakan publik dan politik Unila, Sigit Krisbiantoro, menilai percepatan perbaikan jalan merupakan respons terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan lonjakan distribusi barang selama Ramadan hingga arus mudik dan balik Lebaran.
“Percepatan perbaikan jalan oleh Pemprov Lampung menjelang Ramadan dan Idul Fitri adalah respons terhadap situasi ketika mobilitas masyarakat meningkat dan distribusi barang melonjak. Respons ini tidak bersifat khusus, tetapi umum dilakukan pemerintah provinsi di berbagai daerah,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Menurut Sigit, kebijakan tersebut penting untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, keamanan dan kenyamanan pemudik, serta distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga. Namun, ia menegaskan bahwa langkah ini pada dasarnya bersifat jangka pendek dan darurat.
“Persoalan perbaikan jalan ini adalah respons jangka pendek, bukan solusi jangka panjang. Ke depan tentu dibutuhkan pembangunan jalan dengan kualitas tinggi. Karena itu perlu pengawasan ketat agar perbaikan dan pembangunan benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Sigit juga menyoroti respons publik yang beragam. Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi karena mobilitas menjadi lebih lancar dan kebutuhan pokok terdistribusi dengan baik. Namun di sisi lain, muncul keraguan terhadap kualitas perbaikan cepat serta potensi kemacetan saat pengerjaan berlangsung.
“Apapun respons publik, kita perlu mengapresiasi itikad baik pemerintah provinsi yang peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan sadar akan tuntutan publik. Ini menjadi poin plus bagi Pemprov Lampung,” tambahnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dan politik Unila lainnya, Roby Cahyadi, mengingatkan pentingnya konsistensi terhadap perencanaan pembangunan yang telah disusun secara sistematis.
“Dalam proses pembangunan ada rencana dan jadwal kegiatan yang sudah tersusun. Sebaiknya setiap permasalahan pembangunan, termasuk perbaikan jalan, berjalan sesuai jadwal dan rencana yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Roby menilai percepatan kebijakan tetap harus berada dalam koridor tata kelola yang baik agar tidak mengganggu agenda pembangunan jangka panjang dan kualitas pekerjaan infrastruktur.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov Lampung melakukan percepatan perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 guna memastikan kelancaran arus mudik serta stabilitas distribusi barang kebutuhan pokok. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari upaya perbaikan infrastruktur yang lebih berkelanjutan ke depan. (*).
