Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi hingga Daerah
Dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat memicu desakan agar dilakukan audit menyeluruh hingga ke daerah. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Yantoni, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang beroperasi di Tubaba.
Desakan itu muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi praktik jual beli titik SPPG. Menurut Yantoni, pengungkapan kasus di tingkat pusat harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program MBG di daerah.
“Kami berharap Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, serta Kepala BGN yang baru dapat melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG, khususnya yang ada di Tubaba,” ujar Yantoni, Rabu (3/6).
Anggota DPRD Tubaba dari Fraksi Gerindra itu mengungkapkan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur MBG. Dari hasil pengawasan tersebut ditemukan berbagai persoalan yang diduga tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Temuan itu antara lain menu yang tidak sesuai ketentuan, porsi makanan yang dinilai terlalu minim, hingga pengelolaan limbah dapur yang belum tertata dengan baik. Bahkan, menurutnya, sejumlah laporan yang telah disampaikan kepada pihak terkait sebelumnya tidak mendapat respons memadai.
“Kami beberapa kali melakukan sidak dan menemukan banyak persoalan. Ada dapur yang tidak menjalankan SOP, menu tidak sesuai ketentuan, porsi makanan dibuat sangat minim, hingga pengelolaan limbah yang tidak tertata. Temuan-temuan itu sudah kami sampaikan dan laporkan, namun tidak mendapat respons dari pimpinan BGN sebelumnya,” tegasnya.
Meski melontarkan kritik keras, Yantoni menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung Program MBG sebagai salah satu program strategis pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan balita.
Ia menilai program tersebut tidak boleh tercoreng oleh ulah oknum yang memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Karena itu, pembenahan menyeluruh di tubuh BGN dan pengelolaan dapur MBG menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik.
“Program MBG ini sangat baik dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu jangan sampai dirusak oleh oknum-oknum yang memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan lanjutan, DPC Gerindra Tubaba dalam waktu dekat akan kembali melakukan sidak ke seluruh dapur MBG di wilayah tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan, kecukupan porsi makanan, serta kepatuhan pengelola terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami akan kembali turun melakukan sidak ke seluruh dapur MBG. Tujuannya agar berbagai kekurangan yang selama ini ditemukan dapat segera dibenahi demi kepentingan masyarakat dan keberhasilan program itu sendiri,” pungkasnya. (dbs).
