Penulis: Jeni Rahmawati, M.I.P.
Direktur Lembaga Oikarah
Perempuan berhak ikut menentukan arah kebijakan publik, bukan sekadar menjadi pihak yang merasakan dampaknya.
Bayangkan sebuah rapat penting yang membahas masa depan sebuah daerah. Di dalamnya, para pengambil keputusan mendiskusikan anggaran pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, kesempatan kerja, hingga perlindungan masyarakat. Keputusan yang dihasilkan akan memengaruhi kehidupan banyak orang, termasuk perempuan.
Namun, bagaimana jika perempuan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk duduk di ruang pengambilan keputusan tersebut?
Bukan berarti laki-laki tidak mampu memperjuangkan kepentingan perempuan. Akan tetapi, ketika perempuan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pengetahuan, dan gagasannya sendiri, ada lebih banyak perspektif yang dapat dipertimbangkan sebelum kebijakan ditetapkan.
Di sinilah pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik.
Selama ini, politik kerap dipersepsikan sebagai dunia yang keras, penuh persaingan, dan identik dengan laki-laki. Gambaran tentang perdebatan tajam, perebutan kekuasaan, dan persaingan elektoral membuat sebagian orang menganggap politik bukan ruang yang cocok bagi perempuan.
Pandangan semacam ini perlu dipertanyakan. Politik bukan semata-mata urusan partai, kampanye, atau perebutan jabatan. Politik juga menyangkut keputusan tentang anggaran, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, kesempatan kerja, dan berbagai persoalan yang menentukan kualitas hidup masyarakat.
Ketika pemerintah menentukan prioritas pembangunan, masyarakat ikut merasakan konsekuensinya. Ketika anggaran pendidikan disusun, masa depan anak-anak ikut dipertaruhkan. Ketika layanan transportasi dirancang, akses masyarakat terhadap pekerjaan, sekolah, dan fasilitas kesehatan turut dipengaruhi.
Artinya, politik bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Politik hadir dalam keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana masyarakat hidup dan berkembang.
Karena itu, perempuan tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan. Mereka juga memiliki hak untuk ikut merumuskan, membahas, dan mengawasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka.
## Keterwakilan Bukan Sekadar Angka
Pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik tidak berarti semua perempuan memiliki pandangan yang sama atau otomatis memperjuangkan kepentingan perempuan lainnya. Perempuan memiliki pengalaman, latar belakang, kepentingan, dan prioritas yang beragam.
Namun, keberagaman pengalaman tersebut merupakan salah satu alasan mengapa ruang pengambilan keputusan perlu terbuka bagi lebih banyak kelompok masyarakat.
Bayangkan pembahasan mengenai transportasi umum, akses layanan kesehatan, atau dukungan bagi usaha kecil. Pengalaman perempuan yang menggunakan angkutan umum setiap hari, mengelola usaha, atau memikul tanggung jawab pengasuhan dapat memberikan masukan yang relevan dalam merumuskan kebijakan.
Pengalaman itu bukan satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Kebijakan tetap harus disusun berdasarkan data, kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, dan kewenangan lembaga terkait. Namun, semakin beragam pengalaman yang didengar, semakin luas pula bahan pertimbangan yang tersedia.
Keterwakilan perempuan dengan demikian bukan sekadar persoalan jumlah kursi. Ia juga berkaitan dengan kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna dalam proses demokrasi.
Menurut data Inter-Parliamentary Union (IPU) yang diperbarui hingga Desember 2025, perempuan menempati 129 dari 580 kursi DPR RI, atau sekitar 22,2 persen. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi kelompok minoritas dalam lembaga legislatif nasional.
Tentu, angka tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan kualitas kepemimpinan atau pengaruh setiap anggota legislatif. Namun, data itu mengingatkan kita bahwa kesempatan untuk memasuki ruang pengambilan keputusan masih menjadi persoalan yang perlu diperhatikan.
Kita tidak cukup hanya meminta perempuan agar lebih berani mencalonkan diri. Kita juga perlu melihat bagaimana proses rekrutmen partai berjalan, sejauh mana kandidat memperoleh dukungan, serta bagaimana akses terhadap sumber daya dan jaringan memengaruhi peluang mereka.
Keberanian individu penting, tetapi tidak dapat menggantikan sistem yang adil.
## Perempuan Tidak Seharusnya Terus-Menerus Membuktikan Diri
Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik adalah standar ganda dalam menilai kepemimpinan.
Perempuan yang tegas dapat dianggap terlalu keras. Perempuan yang mengedepankan dialog dapat dinilai kurang kuat. Ambisi politik seorang laki-laki mungkin dipandang sebagai tanda kepemimpinan, sedangkan ambisi serupa pada perempuan terkadang dicurigai sebagai keinginan mencari kekuasaan.
Penilaian seperti ini membuat perempuan seolah-olah harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kelayakannya, bahkan sebelum memperoleh kesempatan yang setara.
Padahal, kompetensi dan integritas tidak ditentukan oleh gender. Kemampuan memahami persoalan, menyusun kebijakan, mengelola anggaran, membangun kerja sama, dan mempertanggungjawabkan keputusan perlu menjadi ukuran bagi siapa pun yang ingin memegang jabatan publik.
Tentu, kesempatan yang setara tidak berarti semua orang otomatis layak menjadi pemimpin. Politik membutuhkan pengetahuan, pengalaman, komitmen, dan kesediaan untuk dievaluasi. Namun, standar tersebut harus diterapkan secara adil, bukan digunakan untuk meragukan perempuan sejak awal.
Perempuan juga tidak harus meniru gaya kepemimpinan laki-laki agar dianggap pantas berada dalam politik. Ada banyak cara untuk memimpin: melalui ketegasan, kemampuan menganalisis persoalan, keterampilan bernegosiasi, maupun kecakapan membangun kepercayaan.
Yang terpenting bukan apakah seorang pemimpin sesuai dengan stereotip tertentu, melainkan apakah ia mampu menjalankan tugas secara kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Di sisi lain, kritik terhadap pemegang jabatan merupakan bagian penting dari demokrasi. Perempuan yang terjun ke politik tidak berarti harus dibebaskan dari kritik. Namun, kritik terhadap kebijakan dan kinerja harus dibedakan dari pelecehan, ancaman, atau serangan berbasis gender.
Tidak seharusnya seseorang dipaksa menerima perlakuan yang merendahkan atau membahayakan sebagai harga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.
## Membuka Jalan, Bukan Membebankan Kewajiban
Mendorong keterlibatan perempuan dalam politik bukan berarti menuntut setiap perempuan menjadi anggota partai, calon legislatif, kepala daerah, atau pejabat publik.
Tidak semua perempuan memiliki aspirasi yang sama. Ada yang ingin berkarier dalam politik, ada yang ingin mengembangkan usaha, bekerja di bidang pendidikan, menekuni profesi tertentu, atau berkontribusi melalui organisasi masyarakat.
Semua pilihan tersebut layak dihormati.
Tujuan memperjuangkan kesetaraan bukanlah mengganti satu tekanan dengan tekanan lainnya. Perempuan tidak seharusnya dianggap kurang berani atau kurang peduli hanya karena tidak ingin menduduki jabatan politik.
Namun, pilihan untuk tidak menjadi politisi berbeda dengan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi politisi.
Jika seorang perempuan ingin memasuki politik, ia seharusnya dapat mempelajari jalurnya, membangun kemampuan, dan memperoleh kesempatan yang adil. Ia tidak semestinya terhalang hanya karena dianggap tidak cocok memimpin, memiliki tanggung jawab keluarga, atau tidak berada dalam jaringan yang mendukung.
Di sinilah tanggung jawab partai politik, lembaga publik, dan masyarakat menjadi penting. Partai perlu membuka ruang rekrutmen dan pendidikan politik yang adil. Lembaga terkait perlu memastikan proses politik berjalan sesuai aturan. Masyarakat perlu menilai kandidat berdasarkan kompetensi, integritas, dan programnya, bukan semata-mata berdasarkan stereotip gender.
Sementara itu, perempuan yang tertarik pada politik dapat memulai langkahnya dengan memahami persoalan masyarakat, mempelajari kebijakan publik, mengikuti forum warga, membangun jaringan, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi serta menganalisis data.
Tidak semua partisipasi harus dimulai dengan pencalonan. Menjadi pemilih yang kritis, mengawasi kebijakan, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam organisasi juga merupakan bagian dari kehidupan demokratis.
Yang diperlukan adalah kesempatan untuk memilih jalan tersebut secara sadar, bukan tekanan untuk mengikuti atau menghindarinya.
## Demokrasi yang Memberi Ruang bagi Semua
Pada akhirnya, keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya persoalan perempuan. Ini merupakan persoalan kualitas demokrasi.
Demokrasi tidak cukup hanya menyediakan pemilihan umum. Demokrasi juga perlu memastikan bahwa warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang memegang kekuasaan.
Ketika sebagian masyarakat menghadapi hambatan untuk berpartisipasi, kita perlu bertanya apakah proses politik telah memberikan kesempatan yang adil.
Kita juga perlu mengingat bahwa keberadaan perempuan di ruang kekuasaan bukan jaminan bahwa semua kebijakan akan menjadi lebih baik. Setiap pemimpin, laki-laki maupun perempuan, tetap harus dinilai berdasarkan keputusan, kinerja, dan integritasnya.
Namun, keterbukaan terhadap partisipasi perempuan memastikan bahwa gender tidak menjadi alasan untuk membatasi siapa yang boleh ikut menentukan masa depan bersama.
Perempuan tidak harus memasuki politik untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Mereka juga tidak perlu meminta maaf karena memiliki aspirasi untuk memimpin. Jika memilih jalur politik, mereka berhak mempersiapkan diri dan memperoleh kesempatan yang setara. Jika memilih jalur lain, keputusan itu pun patut dihormati.
Yang tidak boleh terjadi adalah ketika pilihan tersebut ditentukan oleh anggapan bahwa politik merupakan dunia yang hanya pantas dimasuki laki-laki.
Sebab, perempuan bukan hanya bagian dari masyarakat yang hidup di bawah kebijakan publik. Mereka juga warga negara yang memiliki hak untuk ikut menentukan bagaimana kebijakan itu disusun.
Politik bukan dunia yang hanya milik laki-laki. Politik adalah ruang bersama yang seharusnya terbuka bagi setiap orang yang ingin berkontribusi, dengan kompetensi, integritas, dan tanggung jawab. (*).
